MATARAM, POS BALI – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mengusulkan agar separuh anggaran yang dialokasikan untuk masing-masing kementerian dipotong. Dana itu agar dialokasikan ke perbaikan SDM dan pendidikan nasional.
Alasannya, dengan cara itu Indonesia akan siap menyambut bonus demografi pada 2030-2040. Artinya, periode itu masyarakat Indonesia akan didominasi usia produktif (15-64) tahun dibandingkan usia nonproduktif.
“Tidak ada cara lain, 14 tahun ini harus dibangun satu tekad bahwa anggaran itu harus dibuang kepada investasi SDM,” sebut Wakil Ketua DPR RI itu saat menghadiri Silaturahmi Kebangsaan Bersama Kader dan Alumni PMII NTB di Gelanggang Pemuda, Kota Mataram, Rabu (1/2/2023).
Muhaimin menyinggung pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Abdullah Azwar Anas, yang menyebut anggaran pengentasan dari kemiskinan di Indonesia senilai Rp500 triliun, sebagian habis hanya untuk rapat dan studi banding. Situasi ini harus diakhiri dengan memangkas semua anggaran kementerian, separuh anggaran kementerian dikucurkan ke pendidikan dan SDM.
“Oh, dahsyat baru tujuh tahun nanti kita panen, 14 tahun puncaknya SDM kita bisa unggul. Bukan hanya Asia, tapi dunia,” paparnya.
Sebelumnya, Abdullah Azwar Anas membeberkan anggaran penanganan kemiskinan mencapai Rp500 triliun, tapi jumlah orang miskin hanya berkurang sedikit. Rendahnya efektivitas pengentasan program kemiskinan tersebut, karena kementerian/lembaga (K/L) terkait sibuk melakukan studi banding. Selain itu juga dinilai terlalu banyak melakukan rapat program kemiskinan di hotel ketimbang melakukan aksi nyata mengentaskan dari kemiskinan.
“Hampir Rp500 triliun anggaran kita untuk kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, banyak terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden (Jokowi), sehingga dampaknya kurang,” serunya saat Sosialisasi Permenpan-RB No. 1/2023 tentang Jabatan Fungsional di Jakarta, Jumat (27/1/2023).
Kemenpan-RB mendorong kementerian dan lembaga terkait melakukan reformasi besar-besaran guna meningkatkan efektivitas program pengentasan dari kemiskinan. Antara lain hemat anggaran dengan memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan sosialisasi program kemiskinan. “Kalau tidak, ke depan ini akan berulang terus. Programnya (mengurangi) kemiskinan tapi banyak terserap di studi banding kemiskinan,” sindirnya. 031
