KARANGASEM, POS BALI - DPRD Karangasem menyepakati kerja sama dengan Kejari Karangasem untuk pendampingan hukum dalam mencegah terjadinya pelanggaran aturan atau kebijakan, yang berpotensi jerat hukum pidana maupun perdata ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Kerja sama dibakukan dalam nota kesepakatan kedua lembaga, disaksikan Ketua DPRD Karangasem, I Wayan Suastika, didampingi Wakil Ketua I Nengah Sumardi, Rabu (21/6/2023).
Penandatanganan nota kesepakatan dilaksanakan Sekretaris DPRD Karangasem, I Nengah Mindra; dengan Kajari Karangasem, Endang Tirtana, di lantai II Gedung Kejari Karangasem.
Kepada awak media, Suastika menyampaikan, nota kesepakatan dengan Kejari Karangasem tersebut sangat penting. Alasannya, salah satu fungsi Dewan adalah budgeting atau penganggaran. Perumusan dan pencermatan alokasi, jumlah dan peruntukkan anggaran itu dituangkan dalam kebijakan yang diputuskan bersama eksekutif setelah melalui pembahasan bersama.
“Karenanya penting bagi kami di lembaga Dewan untuk mendapat pendampingan hukum dari Kejaksaan Negeri Karangasem, sehingga apa yang kami laksanakan bersama eksekutif tidak menyimpang dari aturan yang ada,” jelas Suastika.
Dalam perencanaan dan anggaran yang dilakukan Banggar DPRD dan TAPD Pemkab Karangasem, jelasnya, harus ada payung hukum. Salah satunya adalah perda yang merupakan turunan dari aturan hukum di atasnya, yakni Perda Provinsi, Permendagri maupun Peraturan Presiden.
Kajari Endang Tirtana menyampaikan, penandatanganan nota kesepakatan dengan DPRD Karangasem ini merupakan perpanjangan kedua. “Kejaksaan Negeri sebagai pengacara negara tentu akan memberi pertimbangan, pendampingan, dan bantuan hukum kepada DPRD Karangasem dalam rangka pencegahan,” paparnya.
Intinya, tegas Tirtana, pendampingan dan pertimbangan hukum diberikan kepada lembaga Dewan dan anggota legislatif, dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat negara dan wakil rakyat. nad
