Pemerintah Bersiap Salurkan Cadangan Beras di Bangli

POSBALI – Masyarakat kurang mampu di Kabupaten Bangli akan segera mendapat bantuan beras dari pemerintah. Masing-masing KK nantinya mendapat 10 kilogram beras untuk tiga bulan, dimulai dari bulan September.

Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (PKP) Bangli, I Wayan Sarma, Senin (18/9/2023) menuturkan, belum lama ini dia ditemui Bulog Regional Bali. Dalam pertemuan tersebut, diketahui pemerintah dalam waktu dekat akan mendistribusikan Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Pertemuan untuk mengkoordinasikan pencairan tahap II cadangan pangan pemerintah atau stok beras nasional. Mungkin enam hari yang akan datang kami sudah akan cairkan itu,” jelasnya.

Baca Juga: Penanganan Kebakaran Hutan di Bangli Belum Memadai Karena Dua Kendala Ini

Hanya, Sarma mengaku belum tahu pasti berapa jumlah penerimanya. Sebab, data penerima langsung dari Badan Pangan Nasional.

“Bukan kapasitas kami untuk menyiapkan data (penerima) itu, karena kami di dinas hanya sebagai fasilitator untuk pencairan,” sambungnya.

Sesuai informasi Bulog, ulasnya, penerima bantuan CBP untuk tahap II ini ada perubahan. Untuk kepastian data, dia berencana melakukan rapat pada Selasa (19/9/2023) hari ini.

Baca Juga: Air Terjun Bengbengan, Surga Tersembunyi di Desa Lemukih Buleleng

Disinggung harga beras di Bangli, Sarma mengakui ada kenaikan harga dari produsen sejak 18 Agustus lalu.

Untuk kualitas medium I naik Rp1.000 per kilogram, dari sebelumnya Rp11.000 menjadi Rp12.000. Sementara kualitas medium II naik Rp600 per kilogram, dari Rp10.800 menjadi Rp11.400 per kilogram.

Mengutip dari live streaming Sekretariat Presiden pada 31 Agustus 2023 lalu, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan untuk mendistribusikan bantuan pangan beras mulai awal bulan September 2023.

Baca Juga: Jengah! Gerindra Tampaksiring Siapkan ‘Kuda Hitam’, Bidik Dua Kursi DPRD Gianyar

Satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapat 10 kilogram selama tiga bulan. Total yang mendapat bantuan sebanyak 21,3 juta KPM.

Jokowi juga memerintah gubernur, wali kota dan bupati untuk terus melakukan pengecekan. Bila usai bantuan ini harga beras masih naik, dia minta agar pemerintah daerah setempat bisa menggunakan anggarannya untuk melakukan intervensi pasar.